 |
| Wajar 12 Tahun |
Wajib belajar (wajar) 12 tahun, diwacanakan akan terealisasi mulai Juni 2015 mendatang. Hal ini berdasarkan kondisi di lapangan, dimana perusahaan (kalangan industri) sudah tidak lagi menerima lulusan dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tentunya program tersebut, bisa memberikan signal positif bagi keberlangsungan bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia.
Menurut Puan Maharani, sebagai Menteri Koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pelaksanaan program Wajar 12 tahun sesuai dengan janji Kabinet Kerja. Melalui program tersebut, seluruh anak Indonesia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan minimal hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya. Sehingga, pemerintah berkewajiban pula untuk memberikan biaya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan lancar.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang mempersiapkan payung hukum program Wajar 12 tahun. Hal ini penting untuk segera dilakukan, sebagai pengganti payung hukum Wajar 9 tahun agar kekuatannya bisa terjamin, terutama dalam hal anggaran biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah.
Sebenarnya, program Wajar 12 tahun ini telah diwacanakan oleh mantan Mendikbud, Muhammad Nuh, dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Namun, dikarenakan nama PMU kurang dikenal oleh masyarakat, mengakibatkan namanya diubah menjadi Wajar 12 tahun. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengapresiasi program tersebut seperti apresiasi yang diberikan pada program Wajar 9 tahun sebelumnya.
Tantangan besar yang akan dihadapi dalam menyukseskan program Wajar 12 tahun adalah paradigma masyarakat pedesaan terhadap pendidikan. Masyarakat desa masih menganggap jika pendidikan tinggi tidak menjamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga kehidupannya sejahtera. Apalagi, anggapan itu didukung oleh fakta yaitu lulusan sarjana juga masih banyak yang jadi pengangguran. Meskipun kerja, penghasilannya tidak seberapa dan jauh dari nilai kesejahteraan seperti sindiran yang ditujukan bagi guru sukarelawan (honorer).
Anggapan masyarakat tidaklah salah, karena mereka berbicara didukung oleh fakta yang benar. Penulis sendiri pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika mendengar ucapan tersebut, namun hal tersebut tidak lantas mematahkan semangat. Pasalnya, penulis memiliki prinsip jika pendidikan bukanlah ajang untuk mencari pekerjaan melainkan untuk menimba ilmu dan pengetahuan.
Selain itu, tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah keluhan masyarakat berkenaan dengan jarak ke sekolah. Meskipun biaya sekolah digratiskan, tetap saja kebutuhan biaya untuk ongkos transportasi harus disediakan. Apalagi tidak adanya angkutan umum, memanfaatkan jasa ojeg adalah pilihan. Paling tidak, orang tua rela membelikan anaknya kendaraan motor agar bisa pergi ke sekolah meskipun hasil menjual kebun atau sawahnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyukseskan program Wajar 12 tahun adalah menyediakan bangunan infrastruktur sekolah yang terjangkau. Dalam hal ini, bisa diartikan sekolah yang menjemput siswa, terutama bagi daerah di pedesaan. Sehingga, mampu meminimalisir paradigma masyarakat dan menjawab keluhan masyarakat akan kendala jarak tempuh. Sampai akhirnya, tak ada satu alasan pun yang keluar dari masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA dan sederajat, serta program Wajar 12 tahun berjalan sesuai harapan. Semoga...
Ket : Tulisan ini dimuat di Forum Guru Pikiran Rakyat, 21 Januari 2015
Menurut Puan Maharani, sebagai Menteri Koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pelaksanaan program Wajar 12 tahun sesuai dengan janji Kabinet Kerja. Melalui program tersebut, seluruh anak Indonesia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan minimal hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya. Sehingga, pemerintah berkewajiban pula untuk memberikan biaya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan lancar.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang mempersiapkan payung hukum program Wajar 12 tahun. Hal ini penting untuk segera dilakukan, sebagai pengganti payung hukum Wajar 9 tahun agar kekuatannya bisa terjamin, terutama dalam hal anggaran biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah.
Sebenarnya, program Wajar 12 tahun ini telah diwacanakan oleh mantan Mendikbud, Muhammad Nuh, dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Namun, dikarenakan nama PMU kurang dikenal oleh masyarakat, mengakibatkan namanya diubah menjadi Wajar 12 tahun. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengapresiasi program tersebut seperti apresiasi yang diberikan pada program Wajar 9 tahun sebelumnya.
Tantangan besar yang akan dihadapi dalam menyukseskan program Wajar 12 tahun adalah paradigma masyarakat pedesaan terhadap pendidikan. Masyarakat desa masih menganggap jika pendidikan tinggi tidak menjamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga kehidupannya sejahtera. Apalagi, anggapan itu didukung oleh fakta yaitu lulusan sarjana juga masih banyak yang jadi pengangguran. Meskipun kerja, penghasilannya tidak seberapa dan jauh dari nilai kesejahteraan seperti sindiran yang ditujukan bagi guru sukarelawan (honorer).
Anggapan masyarakat tidaklah salah, karena mereka berbicara didukung oleh fakta yang benar. Penulis sendiri pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika mendengar ucapan tersebut, namun hal tersebut tidak lantas mematahkan semangat. Pasalnya, penulis memiliki prinsip jika pendidikan bukanlah ajang untuk mencari pekerjaan melainkan untuk menimba ilmu dan pengetahuan.
Selain itu, tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah keluhan masyarakat berkenaan dengan jarak ke sekolah. Meskipun biaya sekolah digratiskan, tetap saja kebutuhan biaya untuk ongkos transportasi harus disediakan. Apalagi tidak adanya angkutan umum, memanfaatkan jasa ojeg adalah pilihan. Paling tidak, orang tua rela membelikan anaknya kendaraan motor agar bisa pergi ke sekolah meskipun hasil menjual kebun atau sawahnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyukseskan program Wajar 12 tahun adalah menyediakan bangunan infrastruktur sekolah yang terjangkau. Dalam hal ini, bisa diartikan sekolah yang menjemput siswa, terutama bagi daerah di pedesaan. Sehingga, mampu meminimalisir paradigma masyarakat dan menjawab keluhan masyarakat akan kendala jarak tempuh. Sampai akhirnya, tak ada satu alasan pun yang keluar dari masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA dan sederajat, serta program Wajar 12 tahun berjalan sesuai harapan. Semoga...
Ket : Tulisan ini dimuat di Forum Guru Pikiran Rakyat, 21 Januari 2015
0 Comments
Post a Comment